Perumusan Pancasila: Sidang Pertama BPUPKI

Sidang Pertama BPUPKI

Dalam sidang pertama, tanggal 29 Mei 1945, ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dr. Radjiman Wedyodiningrat, mengajukan pertanyaan kepada anggota BPUPKI, "Negara Indonesia yang akan kita bentuk, apa dasarnya?"


Sebagai tanggapan atas pertanyaan itu, para anggota BPUPKI mengemukakan pendapatnya mengenai dasar Indonesia Merdeka. Tiga orang mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.


Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara, sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusywaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat


Dalam pidato pada 31 Mei 1945, Soepomo mengemukakan pokok-pokok pikiran seperti berikut:
1. Negara Indonesia Merdeka hendaknya merupakan negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter atau integralistik.
2. Setiap warganya dianjurkan agar takluk kepada Tuhan, tetapi urusan agama hendaknya terpisah dari urusan negara dan diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan.
3. Dalam susunan pemerintahan negara, harus dibentuk suatu Badan Permusywaratan, agar pimpinan negara dapat bersatu jiwa dengan wakil-wakil rakyat secara terus-menerus.
4. Sistem ekonomi Indonesia hendaknya diatur berdasarkan asas kekeluargaan, sistem tolong menolong, dan sistem kooperasi.
5. Negara Indonesia yang berdasar atas semangat kebudayaan yang berdasar atas semangat kebudayaan Indonesia yang asli, dengan sendirinya akan bersifat Negara Asia Timur Raya.


Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara. Pidato ini dikenal dengan sebutan "Pidato Lahirnya Pancasila". Dalam pidato ini, Soekarno menawarkan agar Indonesia Merdeka bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler, tetapi negara yang berdasarkan Pancasila. Rumusan Pancasila ang diusulkan oleh Soekarno adalah:
1. Kebangsaan
2. Internasionalisme
3. Mufakat dan Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa


Sumber: Saptono. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII. Jakarta: PT. Phibeta Aneka Gama.